Reformasi Regulasi Industri Transportasi Pasca Insiden Kereta Api Bekasi Timur

Oleh: Supardi, SH
Advokat & Konsultan Hukum

Insiden tabrakan kereta api yang terjadi di Stasiun Bekasi Timur pada 27 April 2026 menjadi peristiwa yang sangat memilukan dan menjadi titik balik penting dalam evaluasi sistem transportasi nasional. Sebagai seorang advokat yang sehari-hari bergelut dengan persoalan kepastian hukum dan hak-hak warga negara, saya melihat tragedi ini bukan sekadar kecelakaan teknis di lapangan. Ini adalah alarm keras yang menggetarkan fondasi tata kelola transportasi kita, sekaligus menjadi ujian nyata apakah negara benar-benar hadir dalam melindungi keselamatan jiwa rakyatnya. Tanpa keberanian untuk mengoreksi sistem secara fundamental, peristiwa serupa hanya akan terulang dalam bentuk yang berbeda.

Kecelakaan yang melibatkan KA Argo Bromo Anggrek dan KRL Commuter Line ini tidak hanya menelan korban jiwa dan luka-luka, tetapi juga mengungkapkan adanya celah sistemik dalam pengaturan, pengelolaan, dan pengawasan transportasi khususnya di dunia perkeretaapian. Saya menilai celah-celah ini sudah lama retak di bawah permukaan, mulai dari tumpang tindih kewenangan antar instansi hingga lemahnya mekanisme audit keselamatan berkala. Ketika dua moda transportasi yang berbagi jalur rel tidak memiliki protokol darurat yang tersinkronisasi, maka musibah bukan lagi persoalan “jika” melainkan “kapan”.

Dalam konteks industrialisasi transportasi yang terus berkembang—ditandai dengan peningkatan volume perjalanan, penggunaan teknologi baru, dan integrase sistem—perlu evaluasi hukum agar mampu menjamin keselamatan, efisiensi, dan keadilan. Kita tidak bisa lagi mempertahankan paradigma lama yang sekadar reaktif terhadap kecelakaan. Reformasi hukum harus bersifat antisipatif dan adaptif terhadap percepatan industri, termasuk mengatur standar minimal teknologi keselamatan yang wajib diadopsi oleh setiap operator kereta api, baik swasta maupun BUMN.

Regulasi yang perlu dilakukan evaluasi dan menjadi dasar terkait transportasi, keselamatan, dan perlindungan konsumen antara lain: Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2007 tentang Perkeretaapian, yang menegaskan bahwa keselamatan adalah prinsip utama penyelenggaraan transportasi rel; Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; serta Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Sayangnya, harmonisasi antar ketiga undang-undang ini masih sangat lemah, terutama dalam mekanisme koordinasi dan sanksi lintas sektor.

Konsumen pengguna jasa KRL, misalnya, sering kali tidak memiliki kejelasan forum gugatan ketika hak atas keselamatan dilanggar akibat kelalaian operator.
Evaluasi secara komprehensif dari 3 payung hukum tersebut fokus pada hal-hal berikut: Perkuatan Standar Keselamatan dan Teknologi; Perbaikan Pengaturan Perlintasan dan Infrastruktur; Integrasi Regulasi dan Koordinasi Antar Instansi; Peningkatan Tanggung Jawab dan Penegakan Hukum; serta Pengaturan Industrialisasi yang Berkelanjutan. Dalam lima fokus ini, yang paling mendesak adalah penegakan hukum yang tegas dan proporsional. Selama ini penanganan kecelakaan kereta api sering berhenti pada tahap kompensasi korban tanpa menyentuh pertanggungjawaban pidana korporasi yang sistematis.

Insiden di Bekasi Timur menjadi pengingat bahwa dunia industri transportasi harus diiringi dengan penguatan aturan hukum dan sistem keselamatan yang memadai. Tidak cukup hanya dengan pernyataan belasungkawa atau perombakan manajemen di tingkat operator. Negara harus memastikan adanya lembaga pengawas independen transportasi yang memiliki kewenangan memeriksa, mengaudit, dan menjatuhkan sanksi administratif berat, termasuk pembekuan izin operasi jika ditemukan pelanggaran sistemik yang membahayakan publik.

Dengan reformasi aturan yang tepat dan implementasi yang konsisten, diharapkan sistem transportasi nasional dapat menjadi lebih aman, efisien, dan berkeadilan bagi konsumen maupun penyedia jasa. Keadilan di sini tidak hanya berarti kompensasi finansial bagi korban, tetapi juga jaminan bahwa setiap perjalanan dilindungi oleh supremasi hukum yang tidak mentoleransi kelalaian. Mari jadikan duka Bekasi Timur sebagai fondasi lahirnya tatanan transportasi yang benar-benar berorientasi pada keselamatan jiwa manusia.